Cepat, Akurat dan terpercaya

Kamis, 19 November 2026

Polrestabes Surabaya Gandeng Pemkot Perluas Lapangan Kerja Lewat Program Poliran

 *

SURABAYA – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Polda Jatim memperkuat perannya dalam membantu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. 


Komitmen tersebut ditegaskan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dalam kegiatan Job Fair 2026 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.


Kombes Pol Luthfi menyampaikan, keterlibatan kepolisian dalam bursa kerja merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar jajarannya turut berkontribusi menekan angka pengangguran. 


Menurutnya, penciptaan lapangan kerja membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, investor, dan pelaku usaha.


“Sinergi ini dalam rangka menyukseskan kegiatan Job Fair Kota Surabaya. Ke depan, kami berharap dapat melakukan upaya yang lebih komprehensif untuk membantu Pemkot Surabaya menciptakan lapangan kerja,” ujar Kombes Pol Luthfi.


Kapolrestabes Surabaya mengatakan, dalam mendukung perluasan kesempatan kerja, kepolisian menjalankan dua langkah strategis. 


Pertama, menjaga stabilitas keamanan dan keberlangsungan investasi agar dunia usaha terus berkembang serta mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.


Kedua, menjembatani pencari kerja dengan perusahaan. Pada gelaran Job Fair 2026 ini, sebanyak 49 perusahaan berpartisipasi dengan menyediakan 3.013 lowongan pekerjaan bagi warga.


Selain penyerapan tenaga kerja, Kombes Pol Luthfi juga menekankan pendekatan baru kepolisian dalam mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 


"Sesuai arahan Bapak Kapolda Jawa Timur, jajaran kepolisian diminta mengedepankan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha kecil yang mengalami kendala administratif maupun perizinan," terang Kombes Pol Luthfi.


Menurut Kombes Pol Luthfi, ketika ada pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan, terutama berkaitan dengan izin, kewajiban kepolisian untuk membantu dan memfasilitasi sehingga usaha kecil ini bisa berkembang.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Surabaya turut mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi atas komitmennya memperluas akses pekerjaan, termasuk peluang kerja di luar negeri. 


Melalui program Poliran, Polrestabes Surabaya Polda Jatim menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemkot dan dunia usaha guna membangun perekonomian kota yang inklusif serta berkelanjutan. (*)

Polres Probolinggo dan Ponpes Genggong Perkuat Kolaborasi Jaga Keamanan Santri

 *

PROBOLINGGO – Polres Probolinggo Polda Jatim dan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong memperkuat kolaborasi untuk menjamin keamanan dan menciptakan ruang belajar yang aman bagi para santri. 


Komitmen tersebut terjalin dalam silaturahmi antara Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar dan Pengasuh Utama Ponpes Zainul Hasan Genggong, KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, di Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kamis (19/11/2026).


Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polres Probolinggo Polda Jatim sebagai upaya mempererat hubungan dan memperkuat sinergitas antara Polri dengan kalangan pesantren.


Dalam pertemuan itu, Kapolres Probolinggo menyosialisasikan Program Quick Win Kapolri, khususnya penciptaan ruang publik yang aman melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan. 


Program yang disampaikan meliputi POLIDIK (Polisi Peduli Pendidikan), Polisi Jogo Sekolah, dan Polisi Jogo Pondok sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan serta kenyamanan lingkungan pendidikan.


Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar mengatakan, sinergitas antara Polri dan pondok pesantren sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.


"Melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik, kami berharap tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta kondusif bagi para santri dan seluruh civitas pendidikan," ujar AKBP Rizki.


Ia menambahkan, Polri berkomitmen hadir memberikan perlindungan dan rasa aman melalui program-program tersebut.


"Kami berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan melalui kerja sama dengan Ponpes Zainul Hasan Genggong, sehingga para santri dapat belajar dan mengembangkan diri dengan baik serta terhindar dari berbagai potensi gangguan kamtibmas," tambah AKBP Rizki.


Sementara itu KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah menyambut baik program tersebut dan menyatakan kesiapan pihak pesantren untuk bersinergi dengan Polres Probolinggo dalam pelaksanaannya.


Dukungan tersebut menjadi penting mengingat Ponpes Zainul Hasan Genggong memiliki lembaga pendidikan mulai tingkat RA/TK hingga perguruan tinggi, di antaranya UNZAH, STIH, UNHASA, dan Ma'had Aly.


Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas Polres Probolinggo dan Ponpes Zainul Hasan Genggong semakin kuat dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. (*)

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Amankan Tersangka Pengedar Narkoba Sita 15,59 Gram Sabu

 *

SURABAYA – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim mengamankan seorang pria berinisial UY (32) yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di kawasan Bulak, Surabaya. 


Dari penangkapan terhadap warga Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak tersebut, Polisi menyita barang bukti sabu seberat bruto 15,59 gram.


Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Adik Agus Putrawan, mengatakan penangkapan dilakukan di sebuah rumah di kawasan Sukolilo, Surabaya pada Selasa (10/11/2026).


Berdasarkan hasil pemeriksaan, UY mengaku memperoleh pasokan sabu dari seseorang berinisial HN yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). 


"Tersangka membeli 15 gram sabu seharga Rp12 juta atau sekitar Rp800 ribu per gram untuk diedarkan kembali," terang AKP Adik.


Dalam menjalankan aksinya, UY memecah dan mengemas ulang sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga jual bervariasi, mulai dari Rp100 ribu hingga Rp500 ribu per paket.


Sebelum tertangkap, tersangka mengaku telah berhasil menjual 10 paket dengan total pemasukan Rp1,75 juta.


"Sebanyak Rp1,6 juta dari hasil penjualan digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan sisanya Rp150 ribu turut kami amankan sebagai barang bukti," tutur AKP Adik 


Ia menambahkan, berdasarkan pengakuan tersangka, UY sudah tujuh kali bertransaksi membeli sabu dari pemasok yang sama sejak Juni hingga November 2026. 


Keterangan ini menjadi petunjuk bagi penyidik untuk terus mengembangkan kasus guna memburu jaringan pemasok di atasnya.


Selain sabu seberat bruto 15,59 gram dalam satu plastik klip, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain meliputi satu unit timbangan digital merek Camry, dua bendel plastik klip kosong, satu alat serok dari sedotan plastik, satu unit ponsel beserta kotak ponsel Redmi 10, serta uang tunai Rp150 ribu.


Atas perbuatannya, tersangka UY dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun. (*)

Polres Madiun Kota Gencarkan Sosialisasi Pencegahan TPPO

 


MADIUN – Polres Madiun Kota melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim terus mendorong upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Salah satunya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan sejumlah instansi dan pemangku kepentingan di Kota Madiun.


Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (18/11/2026), mulai pukul 10.00 WIB, bertempat di Aula UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Sosial Kota Madiun.


Dalam kegiatan tersebut, anggota Unit PPA Satreskrim Polres Madiun Kota hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang kepada para peserta.


Sosialisasi ini dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Pengadilan Negeri, Bakorwil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, konselor UPTD PPA, pendamping rehabilitasi sosial (pekerja sosial), serta unsur kecamatan di Kota Madiun.


Keterlibatan berbagai instansi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pencegahan TPPO melalui koordinasi dan peran aktif masing-masing lembaga.


Kapolres Madiun Kota AKBP AKBP Rizki Pratama Wida Prastianto, S.H., S.I.K.menegaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tindak pidana perdagangan orang.


"Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang membutuhkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak. Kami mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengenali berbagai modus perekrutan yang mencurigakan, serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi perdagangan orang," ujar Kapolres.


Melalui kegiatan tersebut, anggota Unit PPA berharap para peserta semakin memahami langkah-langkah pencegahan TPPO sehingga dapat turut menyampaikan edukasi kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.


Polres Madiun Kota juga mendorong sinergi lintas instansi agar upaya pencegahan perdagangan orang dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih luas lapisan masyarakat.(hms).

Kapolda Jatim Serap Aspirasi Pengusaha Sound Karnaval, Tekankan Keselamatan dan Ketertiban

 *

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengajak para pengusaha sound system atau sound karnaval di Jawa Timur untuk bersama-sama menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan hiburan.


Ajakan tersebut disampaikan saat Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026).


Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim.


Kapolda Jatim menegaskan bahwa FGD tersebut menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi para pengusaha sekaligus membangun komitmen bersama agar kegiatan hiburan masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menghormati nilai-nilai sosial serta keagamaan.


"Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat," ujar Irjen Pol Dekananto.


Menurut Kapolda, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya keselamatan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, perlindungan fasilitas umum, serta pengaturan waktu dan lokasi kegiatan.


Kapolda juga mengingatkan pentingnya menghormati lingkungan tempat ibadah, pondok pesantren, fasilitas pendidikan, serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.


"Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya," tegasnya.


Lebih lanjut, Kapolda mendorong para pengusaha sound system membangun komitmen bersama dengan penyelenggara kegiatan, termasuk menuangkan ketentuan keselamatan dan ketertiban dalam perjanjian kerja atau kontrak penyewaan.


Pengusaha juga diharapkan berperan aktif mencegah pelanggaran serta mengambil langkah penghentian operasional apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.


Hasil pembahasan FGD selanjutnya akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan dan surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada tahun 2025.


Sementara itu, terkait kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah, Kapolda menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Melalui dialog ini, Polda Jawa Timur berharap terbangun kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pengusaha sound system, penyelenggara kegiatan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.


"Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama," pungkasnya. (*)

POLIRAN Dorong Iklim Industri Aman, Buka Peluang Kerja, dan Tingkatkan Kepercayaan Investor

 *

Jakarta – Program Poliran diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim industri yang aman dan kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Melalui program ini, Polri turut berperan dalam memastikan proses produksi dan aktivitas dunia industri berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.


Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M., menilai bahwa keberhasilan program Poliran perlu didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Menurutnya, peningkatan keterampilan atau skill menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.


"Ketika Poliran berjalan, sumber daya manusianya sudah harus disiapkan. Skill menjadi kata kunci agar ketika lapangan kerja semakin banyak dibuka, masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, kehadiran Polri juga penting untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif," ujar Timboel.


Ia menambahkan, terciptanya keamanan dan kepastian dalam dunia industri juga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Selama ini, pelaku usaha masih menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi meningkatkan biaya operasional, seperti praktik pungutan liar (pungli) dan berbagai biaya tidak semestinya. Dengan terciptanya lingkungan usaha yang aman, transparan, dan bebas dari praktik tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih nyaman.


"Kalau persoalan-persoalan seperti pungli dan biaya-biaya tidak semestinya bisa diatasi, tentu pengusaha akan merasa lebih nyaman. Ini juga bisa menjadi contoh positif bagi investor lain untuk masuk dan mengembangkan usahanya. Harapan kita, Poliran dapat memberikan jaminan bahwa dunia industri berjalan aman, sehingga investasi tumbuh dan lapangan pekerjaan semakin terbuka bagi masyarakat," tutupnya.

Kepala BRAN: Reforma Agraria Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Cegah Karhutla

 *

Jakarta – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan pentingnya reforma agraria dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.


Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, Kamis (19/11/2026).


“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” ujar Dedi.


Keadilan Agraria sebagai Fondasi Pencegahan Karhutla


Menurut Dedi, pencegahan karhutla tidak cukup bertumpu pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.


Reforma agraria menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.


Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare. Sebaran kebakaran yang meluas hingga Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang memperhatikan karakteristik wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal.


Perkuat Satu Data Agraria dan Kearifan Lokal


Kepala BRAN menekankan sejumlah langkah strategis dalam mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria, meliputi:


* Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

* Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.

* Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.

* Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.

* Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.

* Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.


Dedi juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset yang inovatif dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.


Menjaga Hutan, Melindungi Rakyat


Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kehadiran BRAN diharapkan memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.


“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Dedi.


Melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.